PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini, [...................] tanggal [........] bulan [.............] tahun [.......] kami yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak selaku pemilik PT[............................], selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA akan dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA selama [.....] tahun terhitung tanggal [...] bulan [....] tahun [...] sampai dengan tanggal [....] bulan [....] tahun [....]. Selama masa kontrak, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal [........] hari kalender.

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab langsung dan di bawah pengawasan PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
[..............................................................................]
[..............................................................................]

4. PIHAK PERTAMA berhak memberi tugas dan tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA selain dari yang telah disebutkan di atas.

PASAL 2

1. Dalam melaksanakan tugas PIHAK KEDUA berkedudukan di [...........................] yang terletak di [.............................].

2. PIHAK PERTAMA berhak memindahkan PIHAK KEDUA ke tempat yang lain.

PASAL 3

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian untuk yang ke-2 (dua) ini apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA.
2. Apabila perjanjian ini telah berakhir tanpa ada pengajuan pengangkatan dari PIHAK PERTAMA sebagai karyawan tetap, maka perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa perjanjian tersebut.

PASAL 4

1. Apabila perpanjangan masa kontrak kerja telah berakhir, dan PIHAK PERTAMA masih membutuhkan tenaga PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA sepakat untuk dilakukan pembaruan masa kontrak kerja maka perjanjian kerja waktu tertentu ini dapat diperbarui paling lama [........] tahun.

2. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya dapat dilakukan [........] hari setelah perjanjian kerja waktu tertentu yang lama berakhir.

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA memperoleh gaji dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp [................],- ( ………………………………….) per bulan dan akan dibayarkan pada setiap tanggal [...] bulan berjalan dengan rincian sebagai berikut :
Gaji pokok : Rp [...............................................]
Tunjangan : Rp [...............................................]
Transportasi : Rp [...............................................]
Total : Rp [...............................................]

2. Gaji tersebut di atas belum termasuk uang lembur yang besarnya tiap bulan berdasarkan jumlah jam lembur. Pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh PIHAK KEDUA.

3. Tunjangan hari raya senilai dengan satu bulan gaji pokok akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dan akan dibayarkan sebelum hari raya dihitung secara proposional untuk tahun pertama dan terakhir PIHAK KEDUA tersebut bekerja di [........].

PASAL 6

1. Waktu kerja resmi yang ditetapkan perusahaan [....] jam per hari, dengan waktu istirahat selama [...] jam, yang ditentukan oleh masing-masing divisi.

2. PIHAK KEDUA berhak atas cuti tahunan selama [.......] hari di hitung secara proposional sesuai tahun mulai atau berakhirnya masa kerja di perusahaan.

3. Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja selama [...............] tahun.

PASAL 7

1. PIHAK KEDUA wajib tunduk dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan tata tertib pada peraturan perusahaan (PP) yang berlaku saat ini maupun yang berlaku kelak di kemudian hari. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administrasi kepada PIHAK KEDUA.

2. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, jika PIHAK KEDUA tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik maka PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran akan mengundurkan diri dari perusahaan.

3. Selama berlakunya perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilarang menerima pembayaran dari segala sumber atau perusahaan lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PIHAK KEDUA secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah masa kerja dilarang memberitahukan informasi yang bersifat rahasia, kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses campuran, racikan, metode, sistem rancangan dan data keuangan, pekerjaan pengembangan atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis lainnya atau informasi yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, atau setiap informasi yang bersifat rahasia yang disebarkan lewat sistem elektronik internal atau lainnya, kecuali telah memperoleh persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

1. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka selama [........] bulan setelahnya, PIHAK KEDUA secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh memberikan pekerjaan, mempengaruhi atau mencoba pegawai PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA.

2. Dengan memperhatikan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran ketentuan perjanjian ini dan atau penyalahgunaan jabatan.

3. Pengunduran diri dengan baik berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja.

4. Pengunduran diri dengan baik tersebut diperlihatkan melalui kondisi-kondisi berikut:
a. PIHAK KEDUA harus mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dengan menyebutkan alasannya paling lambat [........] hari sebelum tanggal pengunduran diri berlaku. Perusahaan atas kebijakannya berhak meminta karyawan yang bersangkutan untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama [.......] hari tersebut.
b. PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugasnya sampai tanggal pengunduran diri mulai berlaku.
c. PIHAK KEDUA tidak boleh berada di bawah kontrak yang mengikat.
d. Semua fasilitas PIHAK KEDUA diselesaikan (misalnya, pinjaman yang masih terhutang harus telah dibayar kembali sepenuhnya, dan lain-lain).

5. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, PIHAK KEDUA akan mengembalikan seluruh dokumen perusahaan dalam bentuk tertulis atau disket, kunci, kartu pas, kartu tanda pengenal milik perusahaan, seragam, atau barang-barang perusahaan lainnya.

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberitahukan segera dan menyeluruh kepada PIHAK PERTAMA seluruh informasi berkenaan dengan penemuan, perolehan, rancangan, pengembangan, perbaikan, materi dan rahasia dagang yang bersifat hak cipta selama PIHAK KEDUA dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, tahun yang telah disebutkan dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA                                             PIHAK KEDUA
[......................]                                                [......................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Kontrak Program Beasiswa Unggulan

November 15th, 2013 No comments

KONTRAK

PERJANJIAN KERJA SAMA

 

PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA UNGGULAN

PROGRAM STUDI PASCASARJANA

KONSENTRASI …………………………………..

NAMA PERGURUAN TINGGI……………………..

 

 

Nomor           : …………………..(diisi oleh Biro ………)

Tanggal        : …………………..(diisi oleh Biro ………)

 

DIPA TA        : 2010

Nomor           : …../……../-/…….

Tanggal        : ………………………

MAK               : ………………………

 

Pelaksana                   : [Nama Kampus]

Alamat                          : [Alamat Kampus]

NPWP                           : ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

NAMA PERGURUAN TINGGI…………….

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA UNGGULAN

PROGRAM STUDI …………. (D4/S1/S2/S3)

KONSENTRASI …………………………………..

NAMA PERGURUAN TINGGI……………………..

Nomor: ………………..(diisi oleh Biro PKLN)

                         

 

Pada hari ini, ………, tanggal ………….., bulan …………….., tahun ……………, kami yang bertandatangan di bawah ini:

 

  1. Nama      :

NIP          :

Jabatan   :

Alamat    :

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. Nama      :

NIP          :

Jabatan   :

Alamat    :

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pembantu Rektor I …….Nama Perguruan Tinggi……….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program Beasiswa Unggulan Depdiknas, berdasarkan atas pemikiran:

 

  1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah guna melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian unggul, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara, PIHAK PERTAMA bermaksud mengirim mahasiswa berprestasi untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

 

  1. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan pendidikan dimaksud pada point 1 dengan tenaga pengajar yang berkualitas di bidangnya dan prasarana yang memadai.

 

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

 

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

 

Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia sebagai peserta didik berprestasi yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Depdiknas.

 

Program Studi……….. Kosentrasi……… adalah pendidikan formal jenjang …. yang diselenggarakan oleh …….nama PT…….

Seleksi adalah proses penjaringan calon peserta yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan tes, baik tertulis maupun wawancara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapat Beasiswa Unggulan serta mengikuti pendidikan di …….nama PT……...

 

Proses pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan pencapaian gelar akademik termasuk proses wisuda.

 

Beasiswa Unggulan Depdiknas  adalah program beasiswa nasional dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.

 

 

Pasal 2

TUJUAN

 

Tujuan umum program Beasiswa Unggulan adalah untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan inovasi teknologi, peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan peningkatan mutu serta daya saing daerah.

 

Tujuan khusus meningkatkan sumber daya manusia perguruan tinggi yang berdasarkan pada produk unggulan pendidikan Nasional serta menyiapkan perguruan tinggi dalam rintisan mencapai World Class University.

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi peserta program Besiswa Unggulan Depdiknas sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2).

 

PIHAK KEDUA bersedia menerima penugasan tersebut dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2).

 

 

Pasal 3

PESERTA PENDIDIKAN

 

  1. Peserta Beasiswa Unggulan Program Studi……….. Kosentrasi……… jenjang …. yang diselenggarakan oleh …….nama PT……. total berjumlah …(….) orang yang telah menjalani proses seleksi dan harus menjalani proses belajar pada PIHAK KEDUA.

 

  1. Nama-nama peserta pendidikan adalah seperti yang tercantum pada lampiran 1 Kontrak  Perjanjian Kerja sama ini.

 

  1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah dan atau mengganti nama-nama peserta yang telah tercantum pada lampiran 1 Kontrak Perjanjian Kerja Sama.

 

 

Pasal 4

KURIKULUM PROGRAM

 

Kurikulum yang digunakan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan pendidikan adalah kurikulum Program Program Jenjang………… Program Studi………. Konsentrasi………….nama PT……. dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan dari PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

 

  1. Jangka waktu pendidikan di Program Jenjang [...............] Program Studi [..........] Konsentrasi [.............] nama PT [.............] adalah selama … (……….) semester atau ………. (………..) bulan.

 

  1. Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dari awal perkuliahan semester …….. (genap/gasal) mulai bulan [..........] tahun [.........] sampai dengan akhir masa studi.

 

 

  1. Tidak terdapat perpanjangan waktu pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta dari PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 6

LINGKUP PEKERJAAN

 

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut pada Pasal 1, diwajibkan menyusun program pendidikan yang meliputi antara lain materi kuliah, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan serta evaluasi yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

 

 

Pasal 7

BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA HIDUP 

 

  1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab membiayai Biaya Pendidikan untuk setiap  orang selama jangka waktu pendidikan sebesar Rp. ……………… (………………….).

 

  1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab membiayai Biaya Hidup untuk setiap orang mahasiswa per bulan  sebesar Rp……… (………………)

 

  1. Dalam jumlah biaya tersebut pada Ayat (1) dan (2) pasal ini sudah termasuk pajak-pajak, bea materai, dan biaya-biaya lain menurut ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku, yang timbul karena perbuatan dan atau pelaksanaan perjanjian ini dan menjadi beban PIHAK KEDUA.

 

  1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya tambahan pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada karyasiswa diluar biaya pendidikan yang sudah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.

 

  1. Pembiayaan Beasiswa Unggulan dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal DEPDIKNAS Nomor …../……../-/…….. tanggal ……………….. dan pembayaran  pada tahun berikutnya akan dibebankan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Depdiknas dan atau DIPA lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

Pasal 8

PEMBAYARAN 

 

Ketentuan pembayaran beasiswa keseluruhan dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

 

  1. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) akan melakukan pembayaran beasiswa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

 

a. Tahap I            :     (DIISI OLEH BIRO PKLN)

b. Tahap II           :

c. Tahap III           :

d. Tahap IV, dst  :

 

  1. Tahap I dana beasiswa yang dibayarkan  oleh PIHAK PERTAMA  akan dibayarkan melalui pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

 

Nama                      :

Nomor Rekening :

Bank                        :

 

Pembayaran pertama ini dilakukan segera setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan untuk tahap selanjutnya akan dibayarkan sesuai dengan masa DIPA tahun berikutnya.

 

  1. Pembayaran biaya hidup bagi peserta Beasiswa Unggulan Depdiknas akan dihentikan apabila mahasiswa:
    1. Selesai studi;
    2. Drop out;
    3. Mendapat beasiswa lain;
    4. Pindah sekolah, atau mengundurkan diri;
    5. Tidak memenuhi persyaratan akademis;
    6. Hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Sesuai dengan  Pasal 8 Ayat  (3) butir b, c, d, dan  f kepada PIHAK KEDUA berkewajiban menarik seluruh biaya hidup yang telah diterima mahasiswa peserta Beasiswa Unggulan (sesuai dengan lampiran 1)

 

  1. Sesuai dengan Ayat (3) pasal 8, kelebihan dana beasiswa diperhitungkan kedalam kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) untuk tahun berikutnya dan apabila hingga akhir program Beasiswa Unggulan masih terdapat sisa dana maka kelebihan dana tersebut wajib disetorkan kepada Kas Negera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

  1. Ketentuan dan tata cara penarikan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan tunduk pada ketentuan yang berlaku.

 

 

Pasal 9

PEMBAYARAN PAJAK

 

Segala hal yang berkaitan dengan pajak sehubungan dengan Program Beasiswa Unggulan Depdiknas  akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata perpajakan yang berlaku dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 10

PELAPORAN

 

      PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan evaluasi hasil studi dan laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir. Apabila mahasiswa sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Evaluasi Hasil Studi yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat diganggu-gugat oleh PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN

 

1.    PIHAK PERTAMA berhak untuk:

  1. Menerima laporan secara tertulis mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
  2. Memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada PIHAK KEDUA selaku pelaksana program Beasiswa Unggulan jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian kerja sama .

 

  1. PIHAK KEDUA berhak untuk:
  2. Menentukan hasil seleksi peserta pendidikan Program Jenjang………… Program Studi………. Konsentrasi………….nama PT……. yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.
  3. Memberlakukan ketentuan Akademik, Administrasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Menerima dana Beasiswa Unggulan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)

 

  1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
    1. Membayar dana beasiswa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2)  dilaksanakan sesuai tata cara pembayaran yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 perjanjian ini.
    2. Melaksanakan sanksi dan pembayaran denda jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 11 Ayat (4) perjanjian ini.

 

  1. PIHAK KEDUA berkewajiban:
    1. Menyelenggarakan seleksi terhadap calon peserta Program Beasiswa Unggulan.
    2. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta Program Beasiswa Unggulan.
    3. Menyediakan tenaga berpengalaman dalam bidang pendidikan bagi peserta Beasiswa Unggulan  dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    4. Memberikan evaluasi hasil studi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1).
    5. Melakukan kegiatan akademik lainnya berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku.
    6. Menyampiakan laporan hasil studi dan laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 12

SANKSI DAN DENDA

 

  1. Jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (4) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menunjuk pihak lain sebagai pengganti PIHAK KEDUA.

 

  1. Jika PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (3) perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak menuntut ganti rugi biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

 

  1. Jika PIHAK KEDUA terlambat/menunda melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (4) perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 (satu) per-mil untuk setiap hari keterlambatan/menunda atau sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari nilai perjanjian kerjasama ini.

 

  1. Jika PIHAK PERTAMA terlambat atau menunda melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1 (satu) per-mil untuk setiap hari keterlambatan/menunda atau sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari nilai perjanjian kerjasama ini.

 

  1. Sanksi dan denda seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ini tidak berlaku jika terjadi penundaan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan memaksa (force majeure).

 

 

Pasal 13

FORCE MAJEURE

 

  1. Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.

 

  1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (force majeure) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya force majeure dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

 

  1. Yang termasuk Force Majeure yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

 

 

Pasal 14

PERSELISIHAN

 

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyarawah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.

 

 

Pasal 15

DOKUMEN

 

  1. Yang dimaksud dengan dokumen dalam pasal ini adalah dokumen yang ada pada saat mulai, selama, dan sesudah perjanjian berlaku, serta mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Perjanjian Kerjasama antara Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional Pembantu Rektor I/Ketua/Direktur……..nama PT…….. tentang  Program Beasiswa Unggulan Jenjang………… Program Studi………. Konsentrasi………….nama PT……..

 

 

Pasal 16

LAIN-LAIN

 

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan Addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

 

 

Pasal 17

PENUTUP

 

  1. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

 

  1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua  asli dibubuhi meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

 

 

 

            PIHAK PERTAMA                                                                PIHAK KEDUA

 

 

 

 

……………………………                                                   ……………………………

NIP:                                                                                      NIP:

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I:

 

KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA UNGGULAN

UNIVERSITAS …………………

 

No.

NIM/NO TEST

Nama

Prodi/konsetrasi

Keterangan

         

 

 

 

           

           PIHAK PERTAMA                                                               PIHAK KEDUA

 

 

 

 

……………………………                                                   ……………………………

NIP:                                                                                      NIP:

 

Categories: Uncategorized Tags:

Komponen Penting dalam Surat Kontrak Kerja

August 27th, 2013 No comments

Diterima bekerja di sebuah perusahaan adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Biasanya karyawan baru akan diberikan surat kontrak kerja yang harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan bersama. Di sini Anda perlu kecermatan dan pemahaman, agar isi kontrak kerja tidak memberatkan Anda. Bila perlu bacalah berulang isi surat atau minta waktu untuk dipelajari lebih lanjut, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Isi surat kontrak kerja pada umumnya menyampaikan hak dan kewajiban karyawan pada perusahaan. Jadi Anda harus benar-benar memahami isi surat tersebut. Setelah itu keputusan ada ditangan Anda, apakah tetap mengambil pekerjaan tersebut atau mendiskusikan kembali bila ada poin kontrak kerja yang tidak disetujui.
Komponen Penting Saat Kontrak Kerja

Bagi fresh graduate yang belum mempunyai pengalaman kerja, berbagai komponen penting perlu Anda perhatikan dalam surat kontrak kerja. Berikut ini beberapa komponen penting yang wajib Anda cermati.
1. Jabatan dan Tugasnya (Job Description)
Jabatan atau posisi yang diberikan akan memberikan beban tugas dan tanggungjawab tertentu. Ketahui dengan pasti dan terperinci, agar bisa dikerjakan sebagaimana prosedurnya. Ketidakjelasan jabatan dan job description dalam kontrak kerja akan menimbulkan konflik yang tidak baik dalam lingkungan kerja.
2. Tata Tertib atau Peraturan Perusahaan
Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yangberbeda-beda. Jadi walaupun telah memiliki pengalaman bekerja sangat wajib mencermati komponen tersebut. Pahami segala peraturan mengenai hari kerja, jam kerja, penetapan hari libur rutin atau hari libur nasional, toleransi keterlambatan masuk kerja, pengajuan cuti, ketentuan pengajuan resign, ketentuan jam lembur (over time), jenjang karir dan sebagainya.
3. Imbalan Gaji dan Berbagai Tunjangan Lainnya
Tujuan terpenting Anda dalam bekerja adalah mendapatkan penghasilan atau gaji. Biasanya dalam proses tes wawancara terjadi negosiasi atau kesepakatan gaji yang bisa diperoleh. Bila telah mendapatkan kesepakatan bersama, pastikan sebelum menandatangani kontrak kerja telah tertera nominal gajinya. Apabila Anda diberikan hak mendapatkan berbagai tunjangan, juga harus tertera dengan rinci dan jelas. Biasanya dalam surat perjanjian tersebut tertera, seperti gaji pokok, uang transportasi, uang makan, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan kesehatan, tunjangan anak istri dan sebagainya. Biasanya juga perusahaan menerapkan sistem training (percobaan) selama beberapa bulan dan biasanya juga pemberian gaji berbeda saat Anda telah melalui masa training. Sehingga Anda juga harus mengetahuinya dengan pasti.

Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi atas kesalahan Anda pribadi atau kondisi perusahaan yang sedang bangkrut. Bila terjadi gelombang PHK, Anda sebagai karyawan berhak mendapatkan pesangon. Dalam surat kontrak kerja akan mencantumkan mekanisme pemecatan atau pemberhentian kerja, ketika terjadi pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi oleh perusahaan. Sehingga permasalahan ini harus dipahami sebelum menyepakati kontrak kerja. Cermati isi surat tersebut akan membawa Anda ketenangan dalam bekerja sehingga karir bisa berkembang sesuai prestasi Anda.

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA II

May 23rd, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK KERJA

 

Yang bertanda tangan  di bawah ini:

 

  1. Sebagai Pihak Pertama ( 1 ):

Nama                  : [.........................................................]

Alamat               : [.........................................................]

 

  1. Sebagai Pihak Kedua ( 2 ):

Nama                  : [.........................................................]

Mulai Bekerja     : [.........................................................]

Jabatan               : [.........................................................]

 

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja selama [.........(...............)] [ tahun atau bulan]. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

 

Batas Waktu Perjanjian

 

Perjanjian ini berlaku selama [.........(...............)]

 

Dari tanggal [tanggal, bulan, tahun] sampai dengan [tanggal, bulan, tahun]

  • Jam Kerja

Pihak Pertama (1) mempunyai jam kerja [.........(...............)] jam perhari atau [.........(...............)] jam perminggu.

 

  • Gaji Pokok, Tunjangan dan Lembur

Gaji Pokok akan diberikan setiap tanggal 5 tiap bulan dengan jumlah Rp.[ …………………........] Tunjangan Rp […………………], Kerajinan Rp […………………..],- dan  Transportasi Rp [……………….],- per bulan.

 

  • Biaya Pengobatan

Pada akhir tahun Pihak Kedua (2) akan menerima penggantian Biaya Pengobatan sebesar Rp. […………………],- (jika dalam 1 (satu) tahun tidak ada Klaim Biaya Pengobatan). Biaya pengobatan maksimum Rp. […………………],-/bln (dengan memperlihatkan Surat Dokter dan Resep Obat ) akan diberikan kepada Pihak Kedua (2). Apabila dalam tahun berjalan Pihak Kedua telah mengambil Biaya Pengobatannya maka sisa atau Biaya Pengobatan pertahunnya akan dianggap hilang.

 

  • Cuti Tahunan

Pihak Kedua (2) akan mendapatkan cuti selama […………………] hari, untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun (setelah masa Kontrak Kerja pertama Habis).

 

  • Pengunduran Diri

Pengunduran diri Pihak Kedua (2) harus dengan Surat Pengunduran Diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Jika kurang dari minimal [.....] hari sebelum maka Pihak Kedua tidak berhak  menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir.

 

  • Pemutusan Hubungan Kerja

Pihak Pertama (1) akan memutuskan hubungan kerja kepada Pihak Kedua (2) dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal – hal yang dianggap merugikan Perusahaan.

 

  • Kedisiplinan dan Ketertiban

Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, dan wajib ditaati, apabila ada tindakan yang melanggarnya akan diberikan Surat Peringatan, apabila Pihak Kedua (2) telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak […………………] kali maka Pihak Pertama (1) akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja.

 

Surat Perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

 

[kota, tanggal, bulan, tahun]

 

Pihak Pertama                                                                                      Pihak Kedua

 

 

(…………………………)                                                                             (…………………………)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

 

  1. Melakukan pencurian/penggelapan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

 

  1. Melakukan penganiayaan terhadap atasan/perusahaan, keluarga atasan/perusahaan atau sesama karyawan.

 

  1. Melakukan aksi provokasi/menghasut karyawan lain yang bertentangan dengan kesopanan/peraturan perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

  1. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi, berkelahi, membawa benda tajam, melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.

 

  1. Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya merusak dan merugikan milik perusahaan, membiarkan dengan sengaja milik perusahaan dalam keadaan bahaya.

 

  1. Memberikan keterangan palsu (tidak benar).

 

  1. Menghina dengan kasar, atau mengancam perusahaan, keluarga atasan, atasan atau teman sekerja.

 

  1. Mencampuri/membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga atasan.

 

  1. Tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang kuat selama [..........] hari berturut – turut dalam [...............] minggu atau [................] hari berturut-turut [..............] bulan.

 

  1. Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah ditetapkan meskipun sudah beberapa kali diberi peringatan secara lisan maupun tertulis.

 

  1. Lalai menjalankan  tugas, tanggung jawab dan meninggalkan lokasi kerja tanpa izin dari atasan.

 

  1. Terlibat melakukan tindak kejahatan di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan.

 

  1. Makan pada jam kerja tanpa izin dari atasan, memakan atau menyimpan makanan / barang milik tamu.

 

  1. Karyawan tidak diperkenankan bekerja di perusahaan lain ataupun mempunyai usaha lain yang dapat menganggu pelaksanaan tugasnya, tanpa izin dari perusahaan.

 

Apabila saya tidak mematuhi salah satu peraturan dan tata tertib tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditentukan/ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Peraturan di atas dapat di tambah maupun di kurangi setiap saat tergantung dari kebijaksanaan dari pihak manajemen.

 

[kota,tanggal, bulan, tahun]

Menyetujui,

 

 

 

( …………………………. )

Categories: Uncategorized Tags: